.png)
masukkan script iklan disini
Tanjung Pura.Ungkap Fakta
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang digelar secara virtual dan terpusat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Selasa (18/11).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi di tahun mendatang.
Pelaksanaan Hybrid Libatkan Seluruh UPT Pemasyarakatan
Penandatanganan dilaksanakan secara hybrid, diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Utara. Sistem pelaksanaan terpadu ini menunjukkan keseriusan Kanwil Ditjenpas Sumut dalam memastikan seluruh satuan kerja tetap aktif berpartisipasi tanpa mengurangi esensi tata kelola kinerja yang efektif.
Kakanwil Tekankan Konsistensi, Loyalitas, dan Kontribusi Nyata
Dalam sambutannya, Kakanwil Yudi Suseno menegaskan pentingnya menjaga konsistensi, loyalitas, serta kontribusi nyata di setiap pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan.
> “Mari kita bersama-sama menjaga eksistensi, memperkuat integritas, dan berharap kita semua dapat mandiri. Kemandirian bukan hanya bagi satuan kerja, tetapi juga bagi seluruh aktivitas pemasyarakatan,” ujarnya.
Yudi juga menekankan bahwa Perjanjian Kinerja bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan kontrak moral untuk bekerja sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan transparan.
Momentum Perkuat Sinergi dan Pembangunan Zona Integritas
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan sinergi antar satuan kerja pemasyarakatan. Fokus utama yang ditekankan antara lain:
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pencapaian target dan indikator kinerja tahun 2025
Rutan Tanjung Pura menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemasyarakatan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(Irpansyah )
